Jakarta, KlikDirektori.com | Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini masih ditopang oleh konsumsi. Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, sudah saatnya Indonesia mengupayakan alternatif tulang punggung perekonomian. Selain ekspor dan investasi. usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) patut dipertimbangkan untuk menjadi penopang perekonomian.
Wakil Ketua Komite Ekonomi dan lndustri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengatakan sejak 1990-an, struktur perekonomian selalu didominasi oleh konsumsi rumah tangga (RT), yang mana pertumbuhannya sulit didorong lebih tinggi lagi. Sejak 2001, pertumbuhan konsumsi RT selalu di bawah 6%.
“Di sisi Iain, konsumsi pemerintah juga belum optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusi konsumsi pemerintah terhadap perekonomian terbatas di kisaran 9%-an dan ini tidak bisa tumbuh lebih tinggi lagi,” katanya dalam Media Gathering KEIN, Senin (27/5).
Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, sebanyak 98,7% usaha di Indonesia merupakan usaha mikro, yang menyerap 89,17% tenaga kerja domestik serta berkontribusi sebanyak 36,82% terhadap PDB Indonesia. Kendati demikian, perannya masih sangat kecil dalam kegiatan ekspor dan investasi sehingga masih memiliki potensi yang sangat besar.
Dari simulasi yang dilakukan oleh Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KElN), iika 10% saja dari UMKM yang ada mengalami kenaikan kelas, hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tembus 7%, bahkan mencapai 9,3% (yoy).
“UMKM sangat potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Iebih tinggi Iagi. Kebijakan disertai dengan eksekusi yang baik di sektor ini tentunya dibutuhkan sehingga hai ini bisa terwujud,” ucap Arif.
Menurutnya, Iangkah yang harus diambil untuk mewujudkan hai tersebut adalah dengan mendorong program UMKM tumbuh dan naik kelas secara intensif untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Oleh karena itu, meningkatkan peran UMKM dalam aktivitas ekspor dan investasi, baik melalui insentif fiskal maupun moneter wajib dilakukan. Investasi juga dapat diarahkan kepada UMKM, terutama UMKM yang berorientasi ekspor.
”Dengan demikian, peningkatan ekspor dan investasi harus tetap dilakukan, sejalan dengan penguatan UMKM. Hal ini juga sesuai dengan mandat Presiden Jako Widodo yang mengatakan kunci pertumbuhan ekonomi saat ini hanya ada dua, yakni kenaikan ekspor dan investasi,” tutur Arif.
Namun sayangnya‚ sambung Arif, sejak 2016 pertumbuhan impor kembali Iebih tinggi daripada pertumbuhan ekspornya. Pada 2018, pertumbuhan ekspor hanya sebesar 6,7%, sementara pertumbuhan impor mencapal 20,2%. Ketergantungan terhadap impor bahan baku industri menjadi penyebab utama tingginya pertumbuhan impor Indonesia.
“Selain itu, pelemahan kinerja ekspor juga disebabkan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China sehingga cenderung menekan aktivitas perdagangan Indonesia. Ini tidak bisa dipungkiri karena China dan AS merupakan dua negara tujuan ekspor utama bagi Indonesia‚” ujarnya.
Kajian Economist Intelligence Unit (EIU) menyebutkan adanya tarif impor akibat perang dagang China den AS akan Iebih berdampak pada pergeseran alur perdagangan. Artinya, hai ini akan menumbuhkan kesempatan baru bagi eksportir-eksportir (terutama negara berkembang) ketika China dan AS mencari alternatif pemasok laln. Dalam hal ini, negara-negara Asia diperkirakan dapat mengambil keuntungan terbesar.
”Berdasarkan situasi tersebut, Indonesia harus mampu mengembil peluang untuk mendorong ekspor, yakni melalui diversifikasi dan perluasan pasar, mengekspor komoditas unggulan daerah, mengembangkan kapasitas industri, dan mengupayakan subtitusi impor,” jelas Arif.
Sementara itu, dari sisi investasi, investasi belum mendapatkan perhatian serius. Hal itu terlihat dari pertumbuhannya yang terus mengalami perlambatan, baik untuk investasi domestik maupun asing. Sulitnya perizinan berinvestasi ditengarai sebagai salah satu penghambat perkembangan investasi di Indonesia.
lnvestasi yang diharapkan mampu membawa dampak signifikan bagi penyerapan tenaga kerja nyatanya belum menujukan hasil yang optimal. Hal itu disebabkan adanya mismatch antara investasi yang masuk dengan sektor penyerap tenaga kerja.
“Realisasi PMA [penanaman modal asing] ke sektor manufaktur tidak banyak ditujukan untuk sektor-sektor padat karya. Ke depannya, investasi baik asing dan domestik harus diarahkan ke sana,” tutup Arif. (pr)
