Mendikbud Nadiem Makarim Akan Mengganti USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) Menjadi US (Ujian Sekolah) saja dan UN (Ujian Nasional) Dengan Sistim Kompetensi Minimum dan Survei Karakter
Jakarta, KlikDirektori.com | Mendikbud Nadiem Makarim membuat terobosan baru untuk mengatasi kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia menginisiasikan Program ‘Merdeka Belajar’. Menurutnya, Merdeka Belajar adalah kemerdekaan berpikir.
Konsep Merdeka Belajar ala Nadiem Makarim terdorong karena keinginannya menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu.
Empat pokok kebijakan pendidikan dalam Program ‘Merdeka Belajar’ adalah:
Pertama, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Kedua, Ujian Nasional, Ketiga, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Keempat, sistem zonasi PPDB.
Dalam acara temu media yang berlangsung hari ini, Senin, 23 Desember di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Nadiem mengatakan, pada 2020 USBN akan diganti dengan ujian sekolah (US) saja dan penentuan kelulusan ada di tangan sekolah. Tidak hanya berganti nama, namun ada perbedaan signifikan pada bagaimana cara sekolah menguji dan menentukan kelulusan siswanya.
Ujian tidak lagi wajib dengan soal-soal pilihan ganda. Guru bebas menggunakan varian model penilaian, mulai dari proyek akhir tahun, penilaian esai, karya tulis, atau portofolio lainnya.
Nadiem juga tidak memaksa guru menggunakan metode yang baru. “Ini bukan pemaksaan, kalau belum siap tidak apa-apa. Intinya di 2020 tidak ada lagi menggunakan standar dinas pendidikan atau standar ujian pilihan ganda. Ini kebijakan yang mendukung kemerdekaan bagi yang menginginkan perubahan,” tegas Nadiem.
Nadiem mengatakan, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tentang Ujian Nasional harusnya bersifat mengevaluasi sistem. Bukan mengevaluasi prestasi siswa seperti yang selama ini terjadi dan akan mengganti UN dengan sistem Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter pada tahun 2021, sedangkan USBN akan diganti pada tahun 2020 dengan Ujian Sekolah (US) saja tanpa embel-embel berstandar nasional.
RPP tak lagi berlembar-lembar sebagaimana biasanya dan akan diringkas menjadi satu lembar saja. Ia ingin memangkas administrasi yang selama ini membebani para guru.
Sistem zonasi akan tetap diberlakukan. Hanya saja, ia akan menambah kuota jalur prestasi. Kuota yang semula terdiri dari 80 persen zonasi, 5 persen perpindahan, dan 15 persen prestasi, diubah menjadi zonasi 50 persen, afirmasi Kartu Indonesia Pintar 15 persen, perpindahan 5 persen, sisanya untuk prestasi 30 persen. (pr)
