Jakarta, KlikDirektori.com | Pemerintah dan DPR resmi menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) perkotaan dan pedesaan atau PBB-P2 dengan besaran paling tinggi sebesar 0,5 persen. Kenaikan tertuang Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD) yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (5/1/2022) dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada hari yang sama.
UU HKPD itu mengatur berbagai ketentuan desentralisasi fiskal dan asas otonomi pemerintah. PBB-P2 merupakan pajak yang dikenakan terhadap lahan dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Namun, pajak ini dikecualikan atas kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
KLIK Direktori | Direktori KBLI
Pendirian Badan Usaha / Hukum
Salah satu ketentuan UU HKPD, yakni Pasal 41 berisi tarif baru PBB-P2 yang merupakan pajak terhadap lahan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Tarif baru naik dari sebelumnya yang berkisar 0,1 persen – 0,3 persen. “Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5 persen,” tulis dalam Pasal 41 ayat (1) UU HKPD, dikutip pada Rabu (12/1/2022).
Selain poin itu, UU HKPD juga mengatur dasar pengenaan PBB-P2 adalah nilai jual objek pajak (NJOP). NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit Rp10 juta untuk setiap wajib pajak.
“Dalam hal wajib pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap tahun pajak,” jelas Pasal 40 ayat 4.
Jasa Design & Pengembangan Website
Jasa Pembuatan Aplikasi Mobile
NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBP-P2 ditetapkan paling rendah 20 persen dan paling tinggi 100 persen dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
UU tersebut mengatur bahwa tahun pajak PBB-P2 adalah jangka waktu satu tahun kalender dan penentuan perhitungan pajaknya adalah menurut keadaan objek per 1 Januari. Tempat PBB-P2 terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak terkait.
(kd)
Penulisan & Publikasi Profil Perusahaan, Produk, dll
Jual, Beli & Sewa Properti Indonesia
