Jakarta, KlikDirektori.com | Kian banyak pejabat negara yang ditangkap KPK karena kasus korupsi. Berita hangat baru ini adalah kasus korupsi yang melibatkan walikota Bekasi dan bupati Panajam.
Untuk memberantas tindak korupsi yang efektif adalah menerapkan hukuman mati, namun ‘hukuman mati’ sulit dijalankan karena ditentang berbagai pihak terutama agama-agama di Indonesia yang menentang pemberlakuan hukuman mati.
KLIK Direktori | Direktori KBLI
Pendirian Badan Usaha / Hukum
Dengan berkembangnya teknologi digital memungkinkan jalur birokrasi dipangkas, al: penggunaan teknologi AI (artificial inteligence) termasuk Block Chain yang memungkinkan pekerjaan Walikota, Camat termasuk Bupati, Kades, Lurah, RW, dll tergantikan atau tetap ada dan fungsinya hanya melengkapi dan membantu tugas Gubernur saja dengan organisasi yang lebih ramping atau ditiadakan yang tidak diperlukan sesuai dengan kapasitas masing-masing provinsi, tetapi RT tetap harus ada (exist) karena langsung berhubungan dengan penduduk.
Jalur birokrasi pemerintahan dipangkas menjadi: Presiden ➤ Gubernur ➤ RT/Penduduk, demikian pula dikembangkan nantinya untuk jalur birokrasi non pemerintahan termasuk memperbaiki sistim penyelenggaraan pemilu, pilpres dan pilkada yang selama ini menelan biaya politik yang sangat mahal yang menyebabkan banyak terjadi kasus-kasus korupsi ketika mereka terpilih menjadi pejabat.
Jasa Design & Pengembangan Website
Jasa Pembuatan Aplikasi Mobile
Dengan jalur birokrasi yang pendek dan bantuan teknologi digital maka diharapkan tidak akan ada celah untuk korupsi lagi karena akan lebih transparan dalam pelaksanaan birokrasi dan pengelolaan keuangan negara dan banyak sekali penghematan biaya-biaya negara yang bisa digunakan untuk produktifitas dan kesejahteraan Penduduk demikian dengan output produk (barang & jasa) nasional akan menjadi lebih murah dan berdaya saing tinggi.
Memang tidak bisa serentak diterapkan diseluruh provinsi namun bisa saja dimulai dari Ibu Kota Baru. Biarkan teknologi saja yang menghubungkan ‘pemimpin’ (presiden/gubernur) langsung dengan ‘rakyat’ (rt/penduduk) agar tindak korupsi dapat dibatasi semaksimal mungkin yang pada akhirnya buat kemajuan kita bersama. (kd)
Penulisan & Publikasi Profil Perusahaan, Produk, dll
Jual, Beli & Sewa Properti Indonesia
