Jakarta, KlikDirektori.com | Pada Jumat, 26 Februari 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menghadiri pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (G20 Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting / FMCBG) yang pertama di bawah Presidensi Italia. Dalam pertemuan ini dibahas dua agenda, yaitu Ekonomi Global dan Aksi Kebijakan untuk Pemulihan Transformatif dan Berkeadilan (Global Economy and Policy Actions for a Transformative and Equitable Recovery), dan Isu-Isu Sektor Keuangan (Financial Sector Issues).
“Ekonomi dunia termasuk Indonesia masih membutuhkan dukungan untuk pemulihan. Di tahun 2021, Indonesia masih mengalokasikan belanja negara yang cukup besar untuk penanganan Covid-19. Di tengah kebutuhan belanja negara yang masih besar dan penerimaan negara yang terbatas, Indonesia secara perlahan juga akan berupaya melepaskan ketergantungan ekonomi pada dukungan fiskal dan moneter dengan melakukan berbagai reformasi untuk memperkuat ekonomi ke depan,” ujar Menkeu pada pembahasan agenda pertama.
Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 menggarisbawahi pentingnya pemulihan ekonomi yang kuat dan merata. Mereka menegaskan komitmen untuk memperkuat kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan global melalui pendekatan multilateralisme yang lebih kuat. Pemulihan ekonomi global di tahun 2021 diperkirakan akan membaik seiring telah dimulainya pelaksanaan vaknisasi, dan relaksasi pembatasan sosial di berbagai negara. Namun, proyeksi pemulihan ekonomi masih menghadapi ketidakpastian dan belum merata di seluruh negara. Belajar dari pengalaman krisis di masa lalu, G20 menekankan pentingnya menghindari pengurangan stimulus yang terlalu dini agar proses pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan baik.
Selanjutnya, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 menegaskan kembali komitmennya dalam membantu negara-negara miskin (low income countries), yang menghadapi peningkatan beban utang akibat pandemi melalui restrukturisasi utang dalam kerangka Debt Service Suspension Initiative (DSSI) dan G20 Common Framework on Debt Treatment. Selain itu, G20 akan melakukan eksplorasi formulasi a Special Drawing Rights (SDRs) General Allocation dalam rangka mendukung pembiayaan global jangka panjang, dan kebutuhan devisa bagi negara-negara yang paling membutuhkan.
Terkait perpajakan internasional, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 menggarisbawahi urgensi reformasi sistem perpajakan, yang dapat merespon tantangan globalisasi dan digitalisasi terhadap perekonomian. G20 mendorong tercapainya a global and consensus-based solution pada pertengahan tahun 2021 ini. Selain itu, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 juga menegaskan kembali komitmen untuk melakukan kerja sama multilateral terkait isu perubahan iklim dan risiko lingkungan. Hal ini dilihat sebagai salah satu aspek penting dari strategi pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan merata (sustainable, inclusive, and equaitable). Presidensi G20 Italia akan menyelenggarakan High Level Tax Symposium dan Conference on Climate pada bulan Juli 2021.
G20 mendukung rencana inventarisasi pelajaran dari pengalaman masa pandemi (stock taking of lesson learned) dari perspektif stabilitas sektor keuangan. Hal ini diharapkan dapat meningkatan stabilitas dan inklusi keuangan global. G20 juga mendorong dilanjutkannya upaya penguatan sektor keuangan non-bank (Non-Bank Financial Intermediation) dan implementasi G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments, dalam rangka pengembangan layanan transaksi lintas negara yang lebih efektif, cepat, efisien dan murah.
G20 mendukung usulan peningkatan pemahaman dan kesiapan sektor keuangan atas potensi risiko perubahan iklim melalui pemenuhan data gaps, dalam keperluan assessing climate related financial risks dan mendorong climate related disclosure. G20 mendukung usulan Presidensi Italia untuk mengaktifkan kembali Sustainable Finance Study Group (SFSG). Pengaktifan Kembali SFSG ini diharapkan dapat mendorong kesiapan dan kapasitas sektor keuangan dalam mendukung transisi menuju perekonomian yang berkelanjutan (sustainable).
Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 mendorong review dan update atas Rencana Aksi G20 (G20 Action Plan), sehingga merefleksikan gambaran kebijakan forward looking sebagai alat koordinasi utama negara G20, dalam menangani pandemi Covid-19 dan mengakselerasi pemulihan ekonomi. “Kami berharap forum multilateral dapat terus mendukung upaya pemulihan global. Kami akan menggunakan instrumen fiskal dan terus bekerja sama dengan otoritas moneter untuk memastikan pemulihan yang lebih baik, kuat dan berkelanjutan,” tutup Menkeu.
Pertemuan G20 FMCBG pada tanggal 26 Februari 2021 tersebut, dipimpin oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Italia, dan dihadiri oleh para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G-20, Bank Dunia, IMF dan Lembaga Internasional lainnya serta negara undangan. Delegasi RI dalam pertemuan ini dipimpin oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.
Berkaitan dengan peran Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun 2022, pada tahun ini Indonesia sudah terlibat dalam Troika bersama Arab Saudi dan Italia dalam pembahasan agenda pertemuan G20. Kesempatan ini menjadi momentum bagi Indonesia dalam meningkatkan peran dalam kerja sama internasional, termasuk terlibat dalam kepemimpinan global atas kerja sama di bidang ekonomi dan politik internasional. Melalui posisi strategis ini, Indonesia dapat mendorong agenda dan instrumen yang tepat dan efektif untuk mencapai kepentingan Indonesia, seperti perluasan akses pasar, peningkatan investasi, dan kerja sama untuk mencapai pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. (Humas Kemenkeu)
