Jakarta, KlikDirektori.com | Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menggelar pertemuan membahas pemindahan Ibu Kota Negara yang berlangsung hari ini, Senin (06/05) 2019 di Gedung Bina Graha, Jakarta. Pertemuan mengundang sejumlah kepala daerah yang beberapa kota di wilayahnya masuk dalam pertimbangan jadi Ibu Kota Begara baru. Beberapa kepala daerah yang hadir, antara lain Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dan Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar. Ada dua hal yang sedang dikaji pemerintah saat ini adalah penentuan lokasi dan penyiapan Rancangan Undang-Undang (RUU).
Wacana permindahan Ibu Kota Negara kian menguat, setelah pada akhir April lalu, Presiden Joko Widodo memutuskan memindahkan Ibu Kota Negara ke luar Jawa. Namun, hingga saat ini pemerintah belum mengungkap lokasi ibu kota baru tersebut. Selain latar belakang kesenjangan antar wilayah, ada faktor sejarah serta Jakarta sebagai kota yang sudah mengalami beban yang luar biasa yang menjadikan acuan pemerintah dalam membahas wacana ini.
“Ada satu fakta sejarah bahwa Jakarta jadi ibu kota itu karena pusat pemerintahan kolonial Belanda. Awalnya dikembangkan VOC dan diteruskan pemerintah kolonial Belanda. Tentunya kita ingin punya ibu kota yang berasal dari pemikiran kita sendiri. Kita ingin punya ibu kota yang bersifat international class,” kata Bambang dalam diskusi di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden yang berlangsung hari ini.
“Selain itu, isu kesenjangan antara wilayah Jawa dan luar Pulau Jawa yang sangat tinggi, faktor lainnya adalah Jakarta mengalami beban yang luar biasa. Masalah kemacetan, banjir hingga ketersediaan air bersih dan sulit mengharapkan Jakarta tetap menjadi kota yang berkelanjutan di masa depan. Kemacetan membebani kerugian ekonomi Rp 56 triliun per tahun. Ada juga kerugian akibat lingkungan hidup dan dari penggunaan BBM yang tinggi. Ditambah kualitas air yang 56% nya tercemar berat,” jelasnya.
Bambang menjelaskan ibu kota baru tidak harus menjadi kota besar. Di kota tersebut nantinya berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan menimbulkan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut dan Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis dan keuangan. Nantinya, lembaga-lembaga keuangan akan tetap berpusat di Jakarta, sementara pemerintahan akan berpindah ke lokasi ibu kota yang baru.
“Yang ingin saya tekankan, ibu kota baru nanti tidak didesain untuk menyaingi Jakarta, tidak didesain untuk sebesar Jakarta. Bahkan dalam skenario kami hanya ada dua pilihan, untuk 1.5 juta penduduk atau hanya 900 ribu penduduk. Jakarta akan tetap menjadi kota pusat bisnis dan keuangan. Jadi BI, OJK, misalkan, itu akan tetap berlokasi di Jakarta. Karena itulah Jakarta sebagai pusat bisnis. Tetapi pemerintahan dalam eksekutif, legislatif, yudikatif, kedutaan juga akan berada di ibu kota baru,” lanjut dia.
Bambang membocorkan, “penentuan lokasi pengganti ibu kota negara baru adalah: terletak di luar Pulau Jawa, berada di tengah Indonesia secara geografis, minim bencana seperti gempa, tsunami, banjir, longsor dan tersedia sumber daya air yang cukup, lokasinya kalau bisa tidak jauh dari pantai karena Indonesia adalah negara maritim, dan dengan kandidat 4 sampai 5 Provinsi. Dalam menetapkan lokasi pembangunan ibu kota negara baru, perlu dipastikan tanah yang akan digunakan tidak perlu lagi dibebaskan, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya pembebasan lahan. Nanti secara berkala kami akan menyampaikan progres kajian yang lebih detil. Kita inginnya juga tidak mengganggu lingkungan, berkonsep green city atau ramah lingkungan dan kita cari lokasi baru, tidak jauh dari kota yang sudah ada”. (nk)
